This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Wednesday, February 18, 2015

Dulu jaman Bapak SBY yang katanya banyak mafia, koruptor, presidenya ga tegas tapi harga beras Rp.6500.
Sekarang yang katanya pemerintahan bersih, tegas, merakyat, blusukan tapi harga beras Rp.9500
Apanya yang salah dengan pemerintah sekarang???
‪#‎hanya‬ opini rakyat kecil

IGJ: Jokowi Biang Kerok Kericuhan KPK-Polri

Joko Widodo,Badrodin Haiti dan Abraham Samad (tribunnews)
intelijen – Peneliti Indonesia For Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, menuding Presiden Joko Widodo telah membenturkan dua penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, sehingga situasi politik di dalam negeri tidak stabil.
“Ini ulah Jokowi. Jokowi biang kerok krisis dan kericuhan bangsa. Kondisi bangsa yang tidak stabil serta munculnya permusuhan KPK-Polri karena kepemimpinan Joko Widodo sendiri,” tegas Salamuddin kepadaintelijen (17/02).
Menurut Salamuddin Daeng, Jokowi bukannya membangun dua penegak hukum (KPK dan Polri) agar bersinergi dalam pemberantasan korupsi, tetapi justru saling dibenturkan. “Polri dirugikan dan diobok-obok kasus BG. KPK dirugikan dalam kasus BG,” papar Salamuddin.
Di sisi lain, Jokowi juga mencampakkan KPK, salah satunya dengan tidak meminta pendapat KPK saat memilih calon Kapolri. “Jokowi sudah mencampakkan KPK dengan tidak dimintai pendapatnya dalam menentukan calon Kapolri. Jokowi mencampakkan KPK dan sudah dianggap sampah,” terang Salamuddin.
Khusus posisi Komjen Budi Gunawan (BG), Salamuddin menilai posisi BG masih tidak jelas walaupun dalam sidang praperadilan hakim PN Jakarta Selatan memenangkan Budi Gunawan.
Red

Andaikan POLISI berada di bawah Kemendagri dan hanya bertugas untuk KETERTIBAN MASYARAKAT, sementara masalah Administrasi dan Hukum diserahkan ke institusi yang lain, menurut saya adalah terobosan yang SANGAT BAIK...
Tugas Penyidikan & Penyelidikan kasus susila & pidana lain oleh Polisi & Kejaksaan
Tugas Penyidikan & Penyelidikan kasus korupsi oleh KPK & KEJAKSAAN
Tugas Pemutus Keadilan dibebankan kepada KEHAKIMAN (PN, PT, MA, MK)
Tugas Pembuatan SIM & STNK dibebankan kepada DISHUB
Tugas Pengamanan dan Pertahanan Negara dibebankan kepada TNI
Tugas Penertiban & Penegakan PERDA dibebankan kepada SATPOL PP
# menurut anda bagaimana ? #
Suka · 

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More